.

BIRO HUMAS SEKRETARIAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 Profil

VISI

Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  merupakan  landasan  dalam  penyusunan  visi  Biro  Humas.  Berdasarkan  visi Sumatera  Barat yaitu ”Terwujudnya Sumatera  Barat  yang  Mandani,  Adil,  Sejahtera  dan Bermartabat”, maka selanjutnya dirumuskan  Visi  Biro Humas sebagai berikut:


”Terwujudnya Masyarakat Informastif dan Partisipatif Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang baik, bersih dan Profesional"

Masyarakat informatif yang  dimaksud  disini  adalah  suatu  kehidupan  masyarakat yang  serba  modern  tidak  akan  lepas dari peran media dan informasi. Salah satu peran media bagi manusia adalah untuk menjalin relasi atau koneksi dengan orang lain. Dalam konteks inilah, media dan informasi menjadi penting agar komunikasi berjalan dengan baik. Partisipatif yang dimaksud disini adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya,  mulai  dari  tahap  sosialisasi,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelestarian kegiatan  dengan memberikan
sumbangan  tenaga,  pikiran,  atau  secara  materill  terhadap  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pembangunan  yang dilakukan pemerintah. Reformasi  Birokrasi yang  dimaksud  disini  adalah  melakukan  perubahan  dan  pembaharuan  dalam  penyelenggaraan pemerintah daerah pada kegiatan komunikasi dan informasi. Upaya kegiatan reformasi biokrasi bidang komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah  ini sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan professional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan public kepada penyelenggaran pemerintah. Pemerintah  daerah yang  dimaksud  disini  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945

 

MISI

Dalam mewujudkan visi tersebut Biro Humas menetapkan Misinya sebagai berikut:

  1. Mewujudkan pencitraan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
  2. Mewujudkan stabilitas informasi penyelenggaraan pemerintah daera

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Guna menindaklanjuti Misi tersebut tujuan utama dalam penyelenggaraan Renstra Biro Humas  2010-2015 adalah:


Tujuan  Misi  1  adalah: Meningkatkan  pemanfaatan  informasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  (e-government)


Tujuan Misi 2 adalah: Tumbuhnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah

 

SASARAN
Sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan misi di atas, sebagai berikut:

  1. Meningkatkan penyebarluasan informasi sebagai upaya membangun citra pemerintah daerah,
  2. Meningkatkan pelayanan informasi publik,
  3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaya
    nan informasi publik,
  4. Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan sistem informasi manajemen,
  5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kehumasan daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAGIAN PENERANGAN

Bagian Penerangan mempunyai  tugas  pokok menyelenggarakan pengkajian bahan  kebijakan  umum  dan  koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi
penatausahaan biro, pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi, serta dokumentasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Penerangan mempunyai fungsi:

  1. penyelenggaraan  pengkajian  bahan  kebijakan  umum
    penatausahaan  biro, pelayanan  informasi  internal  dan eksternal, publikasi dokumentasi dan pemberitaan;
  2. penyelenggaraan  koordinasi dan fasilitasi penatausahaan  biro, pelayanan  informasi  internal  dan  eksternal, publikasi, dokumentasi dan pemberitaan
    ; dan
  3. penyelenggaraan pelaporan dan  evaluasi  penatausahaan  biro, pelayanan  informasi  internal  dan  eksternal, publikasi, dokumentasi dan pemberitaan

Rincian tugas Bagian Penerangan :

  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja  bagian penerangan;
  2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum penerangan;
  3. menyelenggarakan pengkajian   bahan   fasilitasi   penatausahaan   biro, pelayanan   informasi   internal   dan eksternal, publikasi, dokumentasi dan pemberitaan;
  4. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penatausahaan biro;
  5. menyelenggarakan koordinasi  dan  fasilitasi meliputi  pelayanan  informasi internal  dan  eksternal,  publikasi, dokumentasi dan pemberitaan;
  6. menyelenggarakan pemeliharaan akurasi informasi dan dokumentasi;
  7. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  8. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian penerangan;
  9. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  10. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bagian Penerangan membawahi:

  1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  2. Sub Bagian  Dokumentasi; dan
  3. Sub Bagian  Pemberitaan

SUB BAGIAN TATA USAHA :

Sub  Bagian  Tata  Usaha  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan pengelolaan,  koordinasi,  fasilitasi,  pelaporan  serta evaluasi ketatausahaan biro. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sub Bagian  Tata Usaha Biro mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan biro;
  2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ketatausahaan biro; dan
  3. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi ketatausahaan  biro.